Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM RI, M Pradana Indraputra, mengungkap bahwa pemerintah mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk melakukan program kemitraan agar bisa naik kelas. “Kami membantu inisiasi karena jika pemerintah tidak terlibat, UMKM tidak bisa bersaing. Apalagi, persaingan pasar bukan hanya dengan pengusaha lokal, tetapi juga dengan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia,” jelasnya dalam acara Ramadanomics, Rabu (3/4/2024).
Di sisi lain, Prananda menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah, terutama dari BKPM, tidak selalu berbicara tentang modal. Tetapi juga melibatkan aspek pekerjaan agar UMKM terdorong untuk meningkatkan kemampuan mereka. “Orang berpikir BKPM memberikan modal, padahal kami memberikan pekerjaan, agar UMKM dapat berkembang dan efek multiplier-nya bisa lebih besar,” tegas Prananda.
Menurut Prananda, Kementerian BKPM sangat serius dalam mendorong kemajuan UMKM, termasuk dengan mendorong kolaborasi antara Usaha Besar (UB) dengan UMKM. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan investasi inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, juga telah menyampaikan permintaan dalam pertemuan G20 agar terdapat kesepakatan antara pemimpin negara terkait kemitraan investor dengan usaha lokal. “Ini berita baik, dan merupakan kesempatan bagi investor untuk bermitra di setiap negara yang mereka masuki, dan insya Allah ini akan bermanfaat bagi UMKM di seluruh dunia,” jelasnya.
Peran UMKM dalam mendorong perekonomian dalam negeri sangat besar, dengan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 9.580 triliun. UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, mencapai 97% dari total tenaga kerja, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari total unit usaha.
