Kenaikan Anggaran KUR 2025: Dorong Penyaluran Sasaran yang Tepat

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyambut baik keputusan pemerintah untuk meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025 dari Rp280 triliun tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Bambang Haryo, investasi modal sangat penting bagi pertumbuhan usaha kecil agar dapat berkembang, tumbuh, dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran. Bambang Haryo merekomendasikan agar Kementerian UMKM memainkan peran utama dalam pendistribusian KUR, bukan hanya peran perbankan semata. Dia berpendapat bahwa koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan, dan lembaga terkait lainnya harus ditingkatkan untuk menentukan penerima kredit dengan lebih baik.

Bambang Haryo juga menyarankan agar skema penyaluran KUR lebih diarahkan kepada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil. Dengan tingkat bunga yang rendah, sektor-sektor tersebut diharapkan dapat berkembang dan naik kelas. Selain itu, kerjasama dengan Kementerian UMKM diharapkan dapat memperluas cakupan penyaluran KUR.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya memastikan suku bunga KUR lebih rendah daripada suku bunga pinjaman perbankan konvensional. Bambang Haryo menegaskan bahwa tingkat NPL dari KUR sangat rendah, di bawah 1 persen, namun masih banyak pengusaha yang dikenakan suku bunga tinggi di atas 6 persen, yang menurutnya tidak dapat dibenarkan.

Kemudahan akses dan penurunan persyaratan agunan juga menjadi kritik Bambang Haryo terhadap perbankan. Menurutnya, persyaratan agunan yang terlalu ketat justru mempersulit pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dana. Oleh karena itu, dia mendorong agar perbankan lebih fleksibel dalam persyaratan pemberian KUR.

Bambang Haryo membahas pula kebijakan Malaysia yang berhasil mendukung UMKM dengan bunga pinjaman di bawah 3 persen serta pembebasan pajak selama masa pembayaran pinjaman. Dia menekankan bahwa anggaran KUR harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan mencari keuntungan semata.

Terakhir, Bambang Haryo menegaskan peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menyumbang sekitar 60 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja hingga 97 persen. Dia berharap alokasi anggaran yang memadai diberikan kepada Kementerian UMKM untuk membina dan mengawasi 67 juta UMKM di negeri ini demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden RI, Prabowo Subianto.