Dugaan penyebaran beras oplosan oleh BUMD pangan di DKI Jakarta mengundang keprihatinan anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo. Ia menekankan pentingnya melakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap gudang BUMD pangan untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Rio menyatakan perlunya tindak lanjut terhadap dugaan pengoplosan beras yang dilakukan oleh BUMD FS agar diproses secara hukum secara transparan.
Rio juga menyuarakan pentingnya memperkuat sistem pelacakan digital stok beras dari gudang hingga konsumen secara real-time untuk menghindari praktik permainan pasokan dan harga oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia meminta kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok beras, dengan pelaksanaan sidak rutin di pasar induk seperti Cipinang.
Kemudian, anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi B juga akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk dalam hal penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal. Terkait dugaan beras oplosan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, telah memberikan keterangan terkait hal tersebut kepada Bareskrim Polri.
Pemanggilan tersebut bertujuan untuk memberikan keterangan lebih lanjut pasca hasil analisis pemeriksaan sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan. Di sisi lain, Dinas KPKP DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi oleh FS untuk program Pangan Bersubsidi Beras, dengan melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS secara periodik untuk memastikan mutunya sesuai standar.
