Baru-baru ini, terungkap bahwa ada sebuah bandara di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang telah beroperasi sejak tahun 2014 tanpa pengawasan dari aparat negara seperti petugas bea cukai dan imigrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Prof. Henri Subiakto, mengenai keberadaan bandara khusus ini yang dimiliki oleh perusahaan asing tanpa kontrol yang jelas. Prof. Henri sangat heran mengapa baru sekarang hal ini terbongkar dan menjadi pembicaraan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah bandara tersebut beroperasi selama bertahun-tahun.
Ia juga mempertanyakan di mana kepolisian dan penguasa wilayah selama ini, serta siapa yang memberikan izin bagi orang asing untuk bebas keluar masuk tanpa memperhatikan kedaulatan negara. Pertanyaan yang diajukan Prof. Henri berfokus pada aktivitas di bandara tersebut dan siapa yang “melindungi” agar aktivitas tersebut berjalan dengan kebebasan tanpa memperhatikan hukum dan UU di wilayah tersebut.
Prof. Henri menegaskan pentingnya penerapan aturan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menangani situasi seperti ini. Dia percaya bahwa Presiden Prabowo dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin akan mampu menertibkan berbagai penyimpangan dan bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Sebagai mantan Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Prof. Henri menekankan bahwa semua tindakan ini dilakukan demi kekuasaan elit, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menggambarkan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan menerapkan aturan yang berlaku untuk menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
