Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada nasi. Apapun hidangan tidak lengkap tanpa nasi. Dalam situasi kenaikan harga beras seperti sekarang, masyarakat tetap akan membelinya karena ketergantungan yang sudah ada. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan intervensi harga beras agar ketersediaan beras memiliki dimensi politik sendiri. Permasalahan beras dan hubungannya dengan dimensi politik juga pernah terjadi di masa lampau, terutama saat Kerajaan Mataram berkuasa pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi.
Dalam Babad Tanah Jawi (1939) dijelaskan bahwa Raja Mataram menyadari pentingnya beras dalam menentukan stabilitas politik dan kekuasaan. Jika ada masalah terkait beras, maka akan berdampak pada kekuasaan raja. Namun, jika beras mudah dan murah diakses, rakyat akan memberi sanjungan kepada raja karena berhasil menyediakan beras.
Adanya pandangan dalam masyarakat Jawa Kuno bahwa persediaan beras yang cukup di rumah akan memberikan kedamaian pikiran. Oleh karena itu, kerajaan di Jawa Tengah melakukan ekstensifikasi dan perluasan penanaman padi karena padi tumbuh subur di wilayah tersebut. Ketika padi siap panen, seluruh hasil beras akan dibagikan kepada seluruh masyarakat, sehingga rakyat kenyang dan kekuasaan raja tetap aman.
Dalam masa modern, Presiden Soeharto meniru cara yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram tersebut. Melalui kebijakan Revolusi Hijau, Soeharto ingin menyamakan konsumsi pangan masyarakat menjadi beras. Meskipun stabilitas dapat dikejar melalui ekstensifikasi beras, namun ada dampak negatifnya yaitu hilangnya ragam pangan lokal karena tergantikan oleh beras. Akibatnya, ketika harga beras naik, masyarakat kesulitan mengaksesnya.
