Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, telah menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut kuasa hukum, Abdul Rohman, proses pokok perkara pidana tersebut akan terus diawasi di pengadilan tersebut. Kasus ini terkait dengan kumulatif, KUHAP, dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.
Abdul juga menilai bahwa praperadilan yang digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama dengan kasus suap sebelumnya yang telah dinyatakan gugur karena berkasnya sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta. Meskipun demikian, hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa percepatan dalam penanganan kasus juga penting. Oleh karena itu, Hasto tidak memiliki pilihan selain melakukan upaya hukum untuk menguji penetapan tersangka.
Pihak kuasa hukum memastikan bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai dan tinggal mengawal pokok perkaranya di pengadilan pusat. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggugurkan praperadilan terkait kasus perintangan penyidikan Harun Masiku didasarkan pada aturan hukum yang mengatur pidana bagi orang yang mencegah proses penyidikan dalam kasus korupsi.
Kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu. Sidang ini akan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan perintangan penyidikan. Hal ini juga bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebelumnya, praperadilan Hasto terkait kasus suap juga telah digugurkan karena berkasnya sudah dilimpahkan. Penyidik KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus Harun Masiku. Hasto diduga telah mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan terkait pemilihan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.
